0
0
Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah mempercepat pembentukan SK Posyandu tingkat desa. Langkah ini menjadi bagian dari Transformasi Posyandu Bengkulu Tengah.
Kegiatan percepatan berlangsung di Pendopo Bukit Kandis pada Rabu, 2 September 2026. Pemerintah desa yang belum menyelesaikan dokumen turut mengikuti kegiatan tersebut.
Selain itu, Pemkab mendorong pembentukan SK Tim Pembina Posyandu Desa. SK kepengurusan Posyandu tingkat desa juga harus segera dilengkapi.
SK Posyandu Jadi Syarat Registrasi
Kelengkapan SK memiliki peran penting dalam transformasi Posyandu. Dokumen tersebut dibutuhkan untuk proses registrasi melalui sistem New Posyandu.
Kabid Pemberdayaan Kelembagaan Desa Dinas PMD Bengkulu Tengah, Zerly Sartika Ramadhani, menjelaskan pentingnya tahapan tersebut.
Menurutnya, kelengkapan SK bukan sekadar urusan administrasi. Seluruh dokumen dari tingkat kabupaten hingga desa harus tersedia untuk mendukung registrasi.
Karena itu, desa yang belum menyelesaikan SK diminta segera bergerak. Pemkab juga membuka ruang untuk membahas kendala yang dihadapi.
Sebanyak 26 Desa Sudah Merespons
Sebelumnya, terdapat 38 desa yang belum menyelesaikan dokumen SK. Namun, sebanyak 26 desa telah merespons dan menuntaskan kewajibannya.
Sementara itu, desa yang masih memiliki kekurangan diminta segera melengkapinya. Format SK sebenarnya telah disediakan oleh pemerintah.
Dengan demikian, pemerintah desa tidak perlu menyusun format dari awal. Mereka cukup melengkapi nama pengurus sesuai kebutuhan.
Posyandu Kini Punya Enam Bidang Pelayanan
Transformasi membawa perubahan pada fungsi Posyandu. Pelayanannya kini tidak hanya berfokus pada kesehatan ibu dan anak.
Sebaliknya, Posyandu dikembangkan menjadi wadah pelayanan masyarakat yang lebih luas. Ada enam bidang Standar Pelayanan Minimal atau SPM yang menjadi cakupan.
Enam bidang tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sosial, serta perumahan dan kawasan permukiman.
Oleh sebab itu, Posyandu diharapkan semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat. Pelayanan juga dapat dilakukan secara lebih terintegrasi di tingkat desa.
Pemerintah Desa Diminta Aktif
Kepala Dinas PMD Bengkulu Tengah, Marhalim, meminta pemerintah desa mendukung transformasi tersebut.
Program ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat. Karena itu, pelaksanaannya membutuhkan dukungan dari kabupaten, kecamatan, hingga desa.
Selain itu, perangkat desa dapat dilibatkan dalam kepengurusan Posyandu. Cara tersebut dapat mencegah munculnya beban anggaran baru.
Kader yang telah mendapat dukungan melalui Dana Desa juga dapat dioptimalkan. Mereka dapat membantu pelayanan pada enam bidang sesuai kebutuhan.
Transformasi Tak Boleh Berhenti di Administrasi
Ketua TP Posyandu Kabupaten Bengkulu Tengah, Susilo Damarini, turut mendorong percepatan pembentukan SK.
Namun, penerbitan dokumen bukan tujuan akhir. Pelayanan Posyandu harus benar-benar berjalan setelah proses administrasi selesai.
Selanjutnya, camat dan kepala desa diharapkan menjadi penggerak di wilayah masing-masing. Pelayanan enam SPM perlu diterapkan secara bertahap.
Transformasi tersebut juga dapat membantu pemerintah memperoleh data masyarakat yang lebih akurat. Dengan begitu, data dari desa dapat digunakan untuk mendukung penyusunan kebijakan.
Pemkab Dorong Transformasi Posyandu Bengkulu Tengah
Pemkab menargetkan desa yang belum memiliki SK segera menyelesaikan dokumennya. Setelah itu, proses registrasi ke tingkat pusat dapat dilanjutkan.
Pada saat yang sama, pemerintah daerah akan mendorong pembinaan enam bidang pelayanan. Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.
Dengan demikian, Transformasi Posyandu Bengkulu Tengah diharapkan tidak berhenti pada dokumen. Program tersebut diarahkan untuk menghadirkan pelayanan yang lebih luas dan dekat dengan masyarakat desa.
